detikindonesian.com

Penulisan dan peliputan lebih kritis, berani dan mencerdaskan serta mengedepankan nilai-nilai kemanusian, dan tulus mengabdi kepada kepentingan publik.

Dugaan ‘Korupsi’ Bupati Bima Dana COVID Rp50 M, Rafidin Optimis Laporan Diproses KPK

Dugaan ‘Korupsi’ Bupati Bima Dana COVID Rp50 M, Rafidin Optimis Laporan Diproses KPK

 

DETIKINDONESIAN.COM | BIMA – Laporan dugaan ‘korupsi’ Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri ke Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) seratus persen diusut hingga tuntas. Hal itu disampaikan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Rafidin ketika dikonfirmasi media ini, Rabu (21/4).

 

Rafidin mengatakan, laporan terkait pengelolaan dana COVID- 19 sebesar Rp50 miliar dialokasikan melalui APBD II tahun 2020 itu terus dikawal. Apalagi kalau dilihat dalam dokumen tidak sedikit pihak yang terlibat di dalamnya.

“Ya, kalau saya lihat dari dokumen keterlibatan banyak pihak atas pengadaan sembako warga masyarakat di tengah pandemi COVID kala itu, saya optimis diproses secara terbuka dan transparansi oleh KPK,” ungkap duta PAN itu.

 

Dijelaskannya, laporan dugaan ‘tilep’ uang rakyat karena atas kekuasaan itu tidak ada dalihnya tidak diproses tindak lanjut.

 

Apalagi regulasinya sangat jelas, katanya, bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diatur di dalam ketentuan UU No 31 tahun 1999 dan telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

“Jadi, laporan saya pasti diproses. Laporan diproses dengan dua alasan. Pertama, karena dokumen yang saya serahkan juga saya menilai cukup sebagai laporan dasar saya di Lembaga Penegak Hukum (LPH). Kedua, KPK merupakan Lembaga Negara yang tetap dan selalu menegakkan hukum dengan adil dan tanpa melihat siapapun yang akan menjadi terlapor,” terangnya.

 

Pria yang malah melintang di dunia Jurnalisme era sebelumnya itu menambahkan, guna mendukung langkah instrumen negara itu (KPK) dalam proses pengungkapan laporan tersebut, Panitia Khusus (PK) COVID-19 di Lembaga Legislatif (DPRD) sudah dibentuk.

 

“Ya, Pak Ilham PKS Ketua-nya. Silakan wawancara beliau. Harapan proses hukum seadil- adilnya agar ada efek jera bagi para pelaku kejahatan di NKRI ini khususnya di Bima NTB,” pungkas mantan Pemimpin Redaksi Media Cetak Koran Stabilitas kelahiran Soromandi itu.

 

Sementara itu, sebelumnya Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang diminta tanggapan berita tersebut menyatakan, terkait laporan salah satu anggota DPRD dari Partai PAN, Rafidin itu adalah haknya dan hal lumrah.

 

“Itu haknya dia, namun yang jelas apa yang dinarasikan itu, saya tidak pernah lakukan. Saya sudah lakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Baik secara dunia maupun akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa di kelak,” ungkap Dinda saat diwawancara media ini usai menghadiri acara syukuran atas pelantikan digelar panitia di Madapangga, Rabu (10/3) siang.

 

 

Dinda menegaskan, Bupati Bima tidak bodoh, tidak serakah, dan mengetahui mana hak dan kewajiban. Jadi, kalau bupati menyunat hak masyarakat, itu berarti sudah menyimpang dari aturan.

 

“Saya tahu tindakan yang benar dan yang salah. Rekan- rekan tahu sendiri kalau saya ini dipilih oleh masyarakat. Sehingga saya sangat tidak mustahil mengambil hak masyarakat yang bukan hak saya,” tandas Dinda.

 

Redaktur : Amir | detikindonesian.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com