April 12, 2021

DETIKINDONESIAN.COM

Berita Update Dan Terpercaya

KI Provinsi Riau Taja Kegiatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

 

PEKANBARU – Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau menaja kegiatan Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat, Aparatur Pemerintah Desa dan Aparatur PPID se-Kabupaten Siak di Hotel Furaya Pekanbaru, Rabu (7/4/21).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Siak Arfan Usman dan berlangsung dua hari dimulai dari tanggal 7-8 April 2021, dengan mengusung tema Membudayakan Keterbukaan Informasi Menuju Desa Mandiri Yang Transparan Berbasis Teknologi.

Prinsip keterbukaan informasi publik dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.

Sekdakab Siak, Arfan Usman mengatakan bahwa salah satu bentuk kewajiban badan publik untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik yakni menyediakan sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, dan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan standar penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kegiatan yang kita lakukan hari ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dilingkup Masyarakat, Aparatur Pemerintah Desa dan Aparatur PPID Dilingkup Pemerintah Kabupaten Siak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Riau, Zufra Irwan menyebutkan keterbukaan informasi publik harus sampai ke tingkat desa.

“Tentu tak hanya kepala desa saja, mulai dari tingkat dinas dilingkungan provinsi baik seluruh badan publik dilingkungan provinsi termasuk kepala desa, karena desa merupakan bagian program strategis nasional yang memang harus kita kawal,” terang Zufra.

Melalui kegiatan Implentasi UU Ketebukaan Informasi Publik, Zufra berharap keterbukaan informasi diseluruh badan publik dapat terlaksana dengan baik guna memenuhi hak atas informasi. Selain itu, seluruh badan publik dituntut harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi.

“Jik kita bekerja dengan benar tidak perlu takut untuk transparan,” tutupnya.

 

Editor : Fery Fadli | 081267955454

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com