BIMA, DETIKINDONESIAN.COM, – Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Bima Rafidin menyeret nama Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rafidin mengatakan, bupati diseret ke KPK karena diduga melakukan korupsi anggaran COVID-19 yang dialokasikan Rp50 miliar melalui APBD I dalam nomenklatur APBD murni Kabupaten Bima Tahun 2020 untuk pengadaan sembako.

Pria yang melintang di dunia jurnalis era sebelum menjadi anggota dewan itu menegaskan, laporan sudah dimasukan ke KPK dengan harapan agar dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ya, berkas sudah diterima oleh pihak KPK. Bukti tanda terima laporan saya tertanggal 24 Februairi 2021 sudah saya kantongi,”ungkap Rafidin ketika dikonfirmasi redaksi ini melalui pesan WhatsAppnya, Kamis (11/3). siang.

Ia berharap, KPK dapat bertindak secara terbuka, transparan, dan profesional atas laporan itu. Anggaran Rp50 miliar itu adalah keuangan negara yang diperuntukan rakyat dan bukan untuk pihak-pihak tertentu.

“Ya, sembari menunggu pengungkapan oleh KPK, saya mengajak rekan-rekan wartawan untuk tetap eksis mengawal hingga tuntas,”terang Rafidin.

Ia mengaku, laporan ke KPK itu tidak membawa nama Komisi I DPRD Kab. Bima, tetapi mutlak atas nama anggota dewan juga sebagai rakyat.

“Saya bertindak seperti itu karena saya dipilih oleh rakyat yang juga prosesnya secara demokrasi seperti anggota dewan yang lainnya maupun bupati dan wakil bupati. Jadi, kalau saya lapor bupati itu kan wajar dan hak saya,”pungkas Rafidin.

Sementara itu, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang diminta tanggapan berita tersebut mengatakan, terkait laporan salah satu anggota DPRD dari Partai PAN Rafidin itu adalah haknya dan itu hal biasa.

“Itu haknya dia, namun yang jelas apa yang dinarasikan itu saya tidak pernah lakukan. Saya sudah lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan amanah. Baik itu secara dunia maupun akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa kelak,”ungkap Dinda dalam wawancara media ini usai menghadiri acara syukuran atas pelantikan digelar panitia di Madapangga, Rabu (10/3) siang.

Dinda menegaskan, Bupati Bima tidak bodoh, tidak serakah, dan mengetahui mana hak dan kewajiban. Jadi, kalau bupati menyunat hak masyarakat, itu berarti sudah menyimpang dari aturan.

“Saya tahu tindakan yang benar dan yang salah. Rekan- rekan tahu sendiri kalau saya ini dipilih oleh masyarakat. Sehingga saya sangat tidak mustahil mengambil hak masyarakat yang bukan hak saya,”tandas Dinda.”***

 

Laporan : Red_Amir Detik Indonesian

 

 

 

 

 

By DETIKINDONESIAN.COM

Sumber Informasi Terpercaya Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dalam Mencari Refrensi informasi atau berita yang aktual terpercaya

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com