detikindonesian.com

Penulisan dan peliputan lebih kritis, berani dan mencerdaskan serta mengedepankan nilai-nilai kemanusian, dan tulus mengabdi kepada kepentingan publik.

Bawaslu Riau Dapati 76 Pelanggaran Pilkada Serentak 2020, Terbanyak Daerah Meranti

https://detikindonesian.com/wp-content/uploads/2020/12/Screenshot_20201211_204057.jpg

Bawaslu Riau Dapati 76 Pelanggaran Saat Pilkada 2020, Terbanyak Daerah Meranti

DETIKINDONESIAN.COM | PEKANBARU – Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid19 ini bahkan lebih tertib dan baik dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya. meskipun terdapat masalah di beberapa TPS, namun secara umum pelaksanaan Pilkada tahun ini berjalan sukses, aman dan lancar.

Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati di yang digelar serentak di 9 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Bawaslu Riau, menemukan banyak kejanggalan terjadi saat pemungutan suara dimasing-masing daerah.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mencatat memang masih terdapat masalah di sebagian kecil TPS di Riau, tepatnya ada 76 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 8.356.h ini persentase yang sangat kecil.

Temuan itu, oleh Bawaslu di kumpulkan hingga menjadi 76 perkara yang menyebar dibeberapa wilayah TPS kabupaten/kota se Provinsi Riau. Paling banyak di Kabupaten Meranti.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, saat dikonfirmasi, Jumat (11/12/2020) sore di kantornya. Dia mengatakan temuan itu setelah dilakukan rekap, didapatkan ada 76 temuan di masing-masing TPS.

“Ada 76 temuan pelanggaran yang direkap yang terjadi di 9 kabupaten/kota saat Pilkada 2020 serentak,” ungkap Rusidi kepada media.

Jumlah temuan itu, kata Rusidi paling banyak didapatkan didaerah Kabupaten Meranti. Bentuk pelanggaran itu mulai dari kurangnya surat suara sampai petugas KPPS nya dinyatakan positif Covid-19.

“Paling banyak pelanggaran itu di Meranti. Petugas yang Covid-19 saat itu sudah diantisipasi diganti dengan petugas baru. Lalu kurangnya air ditempat cuci tangan sehingga warga tidak bisa cuci tangan,” terang Rusidi.

Selain itu, ditemukannya juga tertukarnya pemilih di TPS 5 dan 4 di Desa Simpang Padang, Bengkalis. Sementara itu di Inhu ada 1 TPS, surat suaranya berlebih akibatnya kotak suara tak sebanding pemilih yang hadir.

“Kalau di Dumai, petugas pengawas TPS kita tidak mendapatkan salinan kertas C1. Usut punya usut kotak fomulirnya ada didalam kotak suara. Sehingga dilakukan pembukaan kotak suara di kantor kelurahan,” sambung Rusidi.

Terkiat pembukaan kotak suara tersebut, menurut Rusidi, telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Seharusnya, dari TPS tidak boleh pembukaan kotak suara sampai dengan terlaksananya rapat pleno PPK.

Penulis : Hery
Redaktur : Emy

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com