Oktober 20, 2020

Detikindonesian.com

Kabarkan Berita Terkini

Dana Covid-19 di Riau Dan mantan narapidana yang diangkat menjadi eselon III Mulai Disorot

DETIKINDINESIAN.COM | PEKANBARU – DUGAAN penyalahgunaan dana Covid-19 di Riau mulai mendapat sorotan masyarakat. Sebelumnya aliansi mahasiswa dan pemuda Riau peduli korupsi melaporkan ke Kejati Riau sekaligus menggelar aksi unjuk rasa dugaan korupsi dana Covid-19 dan dugaan jual beli jabatan terkait pengangkatan mantan narapidana Indra Satria Lubis menjadi pejabat Pemprov Riau.

Aliansi Pemuda Riau dan Mahasiswa memprotes dugaan korupsi dana Covid 19 dan dugaan jual beli jabatan terkait pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat esolan 3 di Pemprov Riau.

“Mahasiswa menuding pengangkatan pejabat itu sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)”.

Dalam acara diskusi publik Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Riau yang mengangkat tema membongkar aliran dana APBD dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan pada hari Sabtu (26/09/2020).

Tak hanya fokus membahas penanganan Covid-19 saja, melainkan dalam acara ini juga membahas pengangkatan mantan narapidana yang diangkat menjadi pejabat eselon III Provinsi Riau.

Dr HM Yusuf Daeng, akademisi Universitas Lancang Kuning (Unilak) yang hadir sebagai narasumber acara tersebut mengatakan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) jika divonis bersalah oleh majelis hakim dalam jangka dua tahun secara otomatis harus dipecat. “Bagaimana kalau PNS terlibat kasus hukum? minimal 2 tahun secara otomatis di pecat. kalau dia akan duduk lagi, itu persoalan etika.

Dalam hukum ada nilai kepatutan. Persoalan duduk tak duduk adalah persoalan politis, tapi ini lebih kepada persoalan patut dan tidak patut,” jelasnya. Yusuf Daeng.***

 

 

Penulis : Hery
Redaktur : Helmi