September 29, 2020

Detikindonesian.com

Kabarkan Berita Terkini

PSBB Kacau, Mahasiswa Layangkan Mosi Tak Percaya Kepada Wali Kota Pekanbaru Untuk Mundur

 

DETIKINDONESIAN.COM|PEKANBARU – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lancang Kuning (Unilak) dalam pidatonya berbentuk rekaman video (02/05/2020), kemaren. Terkait PSBB di kota Pekanbaru, dinilai gagal dalam pelaksanaannya hingga menyengsarakan rakyat.

Amir Aripin Harahap selaku presiden mahasiswa Universitas Lancang Kuning didampingi jajaran pengurus dan Ketua BEM Fakultas Hukum, menjelaskan tentang penetapan dan pelaksanaan PSBB Kota pekanbaru yang dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dan tidak efektif hingga mengakibatkan kekacauan dan menyengsarakan masyrakat.

Amir Aripin Harahap mengatakan, pihaknya telah mengamati dan banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat selama pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru yang diberlakukan mulai tanggal 19 April 2020.

Dalam pidato presiden mahasiswa universitas lancang kuning ini menyempatkan menyampaikan selamat ulang tahun kepada walikota pekanbaru, yang di ketahui tanggal 02 Mei 2020 ulang tahun dari walikota bapak doktor firdaus ST, SM.

“kami ucapkan selamat ulang tahun semoga bapak dalam keadaan sehat dan jangan lupa sejahtera meskipun rakyatmu dalam kondisi yang memprihatinkan”, ucap Amir.

Atas kekacauan PSBB ini, BEM Unilak meminta Wali Kota Pekanbaru agar melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan PSBB yang telah mengakibatkan keresahaan bagi masyarakat kota Pekanbaru.

BEM Unilak juga menuding Wali Kota Pekanbaru sejak awal tidak serius dalam menangani Covid-19 (penetapan PSBB) hal ini terbukti dengan perwako No.74 tahun 2020 tentang 9 pedoman pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Pekanbaru yang diduga copy paste, sehingga terdapat kekeliruan yang amat fatal dan memalukan didalamnya.

“Penetapan dan pelaksanaan PSBB juga mengakibatkan keresahan bagi masyarakat dikarenakan pembagian bantuan sembako yang sangat lambat, pembagian sembako yang tidak tepat sasaran dan bahkan warga terdampak covid-19 masih banyak yang belum menerima bantuan sembako,” kata Amir.

Salah satu potret nyatanya, Amir mencontohkan salah seorang warga kelurahan air hitam yang makan tungkul ubi selama dua hari untuk bertahan hidup.

Kemudian, BEM juga menduga Wali Kota Pekanbaru bersekongkol dengan pengurus BUMD PT. Sarana Pangan Madani melakukan praktek KKN sehingga bantuan sembako yang diberikan tidak tepat sasaran dan akibatnya RT/RW menolak bantuan sembako dari pemerintah kota Pekanbaru.

Firdaus juga didesak membayarkan gaji tunda bayar RT dan RW selama 6 bulan pada tahun 2018-2019 karena kebijakan tersebut mempengaruhi kinerja RT dan RW.

“Kami menolak dengan keras perpanjangan PSBB Pekanbaru sebelum pemerintah kota Pekanbaru menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak covid-19,” tambahnya.

Atas pernyataan tersebut, BEM menilai Firdaus tidak layak dan pantas lagi menjadi Wali Kota Pekanbaru karena tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan warga Pekanbaru.

“Kami melayangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Pekanbaru dan meminta Firdaus mengundurkan diri jika dalam jangka 5 hari tidak mampu mendistribusikan bantuan sembako dengan seadil-adilnya kepada masyarakat yang terdampak covid 19 di kota Pekanbaru,” tuturnya.

Kemudian, Amir menegaskan jika pernyataan yang sudah mereka sampaikan dengan penuh kesadaran ini tidak diindahkan, maka BEM Unilak akan bergerak bersama masyarakat kota Pekanbaru untuk menuntut Walikota Pekanbaru mundur dari jabatannya.

 

 

Penulis : Hery
Redaktur : Emy