Sen. Jan 18th, 2021

 

DETIKINDONESIAN.COM|PEKANBARU – Setelah penerapan PSBB di Kota Pekanbaru, lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Riau Melawan Covid 19 menilai pelaksanaan PSBB tidak berjalan dengan baik. Sehingga belum bisa menekan angka penyebaran covid 19 di Pekanbaru.

Koalisi ingatkan kepada Walikota Pekanbaru, agar perpanjangan PSBB, harus melakukan pemeriksaan massal dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di wilayah kecamatan yang zona merah. Untuk membuat paket kebijakan ekonomi untuk kelas menengah bawah dan dapat membuka akses informasi terkait kebijakan penanggulangan covid-19 dan tranparansi anggaran.

“Metode ini memungkinkan untuk mencari mereka yang belum memiliki gejala karena imunitas yang tinggi, tetapi sebenarnya pembawa virus,” kata Koordinator Riau Melawan Covid-19, Ahlul Fadli, Kamis (30/4/2020).

Menurut Fadli, di Pekanbaru sudah terjadi penularan virus di tingkat lokal yaitu penularan antar orang yang tidak pernah ke luar negeri, atau tidak pernah kontak dengan pasien virus corona Covid-19.

Sampai saat ini belum ada informasi berapa jumlah warga di wilayah zona merah yang sudah melakukan pemeriksaan PCR dan bagaimana penerapannya di lapangan. Informasi ini penting di sampaikan ke publik guna memastikan satgas covid berkerja melakukan penanggulangan.

“Pemerintah harus melakukan pemeriksaan PCR di tempat umum agar warga bisa memeriksa kesehatannya,” sebut Fadli.

Sementara, untuk bantuan sembako kepada warga yang terdampak, pemerintah masih meraba dalam menentukan penerima bantuan. Pemko Pekanbaru masih menggunakan data dari kementerian untuk menyalurkan logistik.

“Walikota Pekanbaru harus turun memeriksa distribusi bantuan dan memantau proses penanggulangan oleh satgas covid-19,” tambah Fadli.

Terkait pembagian beras bulog milik pemerintah sejumlah 15.000 KK, penentuan warga yang menerima tidak sesuai dengan usulan dari Forum RW. RW hanya menerima 30 paket dan dibagikan ke RT masing-masing RT hanya menerima 4-5 paket sembako.

“Dalam hal keterbukaan informasi Pemko tidak trasnparan dalam penentuan jumlah penerima. Sehingga pendataan yang dilakukan RW tidak maksimal,” tegas Fadli.

Fadli mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi dengan realokasi anggaran seperti proyek infrastruktur, perjalanan dinas, belanja fisik atau belanja modal yang tidak mendesak. Untuk anggaran yang bersumber dari pajak dialokasikan untuk kalangan menengah bawah.

“Realokasi anggaran tersebut digunakan untuk perlindungan sosial, pembelian kelengkapan medis dan pemulihan ekonomi kepada pelaku usaha dan warga yang terdampak,” tutup Fadli. (rls).

 

 

By DETIKINDONESIAN.COM

Portal Berita Detikindonesian.com hadir sebagai media alternatif bagi pembaca, sebagai media pemberitaan penyeimbang dengan gaya penulisan dan peliputan lebih kritis, berani dan mencerdaskan serta mengedepankan nilai-nilai kemanusian, dan tulus mengabdi kepada kepentingan publik. Detikindonesian.com merupakan media siber di bawah naungan PT Media Detik Indonesian.Yang berpusat di Kota Pekanbaru dan Bekasi. Detikindonesian.com saat ini dalam proses verifikasi administrasi Dewan Pers dan sedang dalam tahap akhir proses verifikasi.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com