Sel. Jan 26th, 2021

DETIKINDONESIAN.COM | PEKANBARU – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau tetapkan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkalis, Muhammad Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kabid Humas Kombes Pol Sunarto mengatakan Surat DPO Plt Bupati Bengkalis Muhmmad informasinya dikeluarkan, Senin (2/3/2020) kemarin dan sudah disebar ke seluruh Polres jajaran Polda Riau di Provinsi Riau.

Karena dalam upaya tiga kali pemanggilan, sebagai tersangka yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberi kabar,”ucap Kabid Humas Kombes Pol Sunarto saat diwawancarai,Jumat,(6/3/2020).

Kabid Humas Kombes Pol Sunarto menjelaskan, pihaknya telah menghimbau agar Plt Bupati Bengkalis itu taat hukum dan datang memenuhi panggilan penyidik.

Baca juga : Sampah Menjadi Sumber Utama Kerusakan Lingkungan

”Surat sudah diterbitkan, karena tiga kali pemanggilan tidak diindahkan dan diperdulikan,” terang Sunarto.

Kabid Humas Kombes Pol Sunarto Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkalis sudah merespon panggilan penyidik, dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Upaya pra peradilan Muhammad ini, didaftarkan pada Rabu, 26 Februari 2020 lalu, dengan nomor register perkara 4/Pid.Pra/2020/PN Pbr.

Baca juga : Polresta Tangerang Amankan 4 Oknum Buruh, Karena Aniaya Pekerja Lainnya Saat Demo

Tujuan pra peradilan ini, untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Muhammad oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Informasinya, sidang perdana praperadilan rencananya akan digelar pada 10 Maret 2020 mendatang, di ruang sidang Mudjono, SH di PN Pekanbaru.

Melalui Kuasa hukumnya, penetapan Muhammad selaku termohon yang diterapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Riau dinilai tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Dalam surat itu, Muhammad memohon agar Majelis Hakim PN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk menerima permohonan praperadilan untuk seluruhnya.

Baca juga : Dua Pengedar Narkotika Ditangkap Resnarkoba Polres Kampar dengan BB 2 Ons Lebih Shabu

“Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri Daerah Riau, Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku”

Demikian beberapa isi kutipan petitum dibagian akhirnya.

Menanggapi upaya Muhammad ini, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan, pihaknya siap menghadapi pra peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru itu.

”Pada prinsipnya, praperadilan merupakan sebuah hak warga negara. Silakan saja. Kita akan layani, yang jelas proses hukum tetap berjalan sesuai koridor hukum,” tegasnya, Senin (2/3/2020).

Dalam perkembangannya, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, telah tiga kali memanggil Muhammad sebagai tersangka. Namun, hasilnya yang bersangkutan tidak pernah datang mengindahkan panggilan tersebut.

Sebelumnya, Sunarto mengatakan, sesuai aturan seharusnya Muhammad memang sudah bisa dijemput paksa.

‘”Sesuai aturan undang-undang, jika seorang tersangka dua kali dipanggil tidak mengindahkan, maka untuk pemanggilan ketiga disertai dengan surat perintah membawa,” kata Sunarto, baru-baru ini.

Bahkan, Sunarto menghimau agar Muhammad bisa taat dengan aturan hukum yang berlaku.

”Kita mengimbau sebagai pejabat publik, hendaknya taat dan patuhi hukum, patuhi aturan. Ikuti saja, itu himbauan kami,” tegasnya saat itu.

Baca jaga : Indra Gunawan Eet : Dua Insan Partai Golkar Menyatu Bisa Memenangkan Partai Golkar di Pilkada dan Pemilu

Dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, tahun 2013, nama Muhammad, ST, MP, yang kini menjabat Wakil Bupati Bengkalis dinyatakan sebagai tersangka.

Saat proyek itu berlangsung, Muhammad diketahui menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau.

Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp 3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.***

By DETIKINDONESIAN.COM

Portal Berita Detikindonesian.com hadir sebagai media alternatif bagi pembaca, sebagai media pemberitaan penyeimbang dengan gaya penulisan dan peliputan lebih kritis, berani dan mencerdaskan serta mengedepankan nilai-nilai kemanusian, dan tulus mengabdi kepada kepentingan publik. Detikindonesian.com merupakan media siber di bawah naungan PT Media Detik Indonesian.Yang berpusat di Kota Pekanbaru dan Bekasi. Detikindonesian.com saat ini dalam proses verifikasi administrasi Dewan Pers dan sedang dalam tahap akhir proses verifikasi.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com